Jakarta, CAKRAWALANTT.COM - Upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia
dan menjaga ekosistem kebudayaan memerlukan perencanaan yang berkesinambungan,
sistematis, dan terpadu. Untuk itu, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)
disusun guna memberikan arah yang terstruktur dan kepastian hukum dalam
mewujudkan peningkatan kualitas layanan dalam pemajuan kebudayaan.
Kemenko PMK sesuai tugas dan fungsinya telah
mengoordinasikan penyusunan RIPK. Hal ini dilakukan dalam upaya melaksanakan
ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemajuan
Kebudayaan.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental,
Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mengapresiasi upaya
yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.
“Kami turut mengapresiasi kinerja
Kementerian/Lembaga yang telah bergotong-royong untuk menyusun RIPK sejak tahun
2019. RIPK disusun untuk semakin menguatkan acuan pembangunan kebudayaan yang
menjadi pijakan dalam pelaksanaan kebijakan tahun 2025-2045,” ujar Warsito.
Hal tersebut disampaikan Warsito dalam
Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan
(RIPK) sebagai Tindak Lanjut Pasca Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan di Jakarta pada Selasa
(15/10/2024).
Dalam Perpres tersebut tertuang sebanyak 24
Kementerian dan 5 Lembaga yang mendapat amanat untuk mengimplementasikan
pemajuan kebudayaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman
tentang pentingnya peran masing-masing seluruh Kementerian/Lembaga dalam
mendukung pelaksanaan RIPK. Selain itu, Sosialisasi ini juga bertujuan untuk
membangun komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan RIPK.
“Kebudayaan Indonesia sebagai puncak
kebudayaan-kebudayaan daerah sangat penting untuk dipahami dalam konteks luas,
tidak terbatas pada kesenian semata. Pemahaman mengenai kebudayaan tidak hanya
dilakukan oleh masyarakat, melainkan pula oleh seluruh pemangku kepentingan,
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Warsito.
Deputi Warsito juga menambahkan bahwa Kemenko
PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga memposisikan sebagai Sekretariat Pelaksanaan Pemajuan
Kebudayaan.
“Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden
Nomor 115 tahun 2024, Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Revolusi
Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga memposisikan sebagai
Sekretariat Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan. Oleh sebab itu, perwakilan
Kementerian/Lembaga terkait dapat menyampaikan seluruh informasi dan
permasalahan kepada sekretariat untuk segera ditindaklanjuti bersama,” ujar
Warsito.
Deputi Warsito menambahkan di akhir sambutannya
bahwa diharapkan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemajuan Kebudayaan
yang memuat rincian program Kementerian/Lembaga, waktu pelaksanaan, dan
indikator capaian dapat segera disusun.
“Sinergi lintas Kementerian/Lembaga perlu
diwujudkan untuk mendorong konsistensi kebijakan kebudayaan dengan dampak yang
lebih luas. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan kearifan lokal dalam kerangka
pelaksanan kebijakan khususnya di daerah perlu dilakukan. Ingat, bahwa
kebudayaan adalah instrumen penting bagi suatu negara dalam melakukan diplomasi
global,” pungkas Warsito.
Dalam kegiatan ini hadir Asisten Deputi Pemajuan Kebudayaan; Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kemen PPN/Bappenas sebagai narasumber bersama Penelaah Teknis Kebijakan Ahli Muda, Kemendikbudristek. Hadir pula secara luring perwakilan Kemenlu, Kemenpan RB, Kemenkop UKM, Kemensos, BIG, dan ANRI.
Selain itu, hadir secara daring
perwakilan dari Kemenparekraf, Kemen ATR/BPN, Kemendagri, KemenkumHAM,
Kemenkominfo, Kemenkeu, dan Kemen KP. (Kemenko
PMK)
0 Comments