Presiden Joko Widodo menyampaikan
sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung
Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis, 9
Februari 2023. Foto: BPMI Setpres.
Deli Serdang, CAKRWALANTT.COM - Di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai
platform media digital dan media sosial, peran media arus utama sangat
dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Selain itu, media arus
utama juga harus berperan menyajikan informasi yang terverifikasi dan
menyuarakan harapan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik
Indonesia (RI), Joko Widodo, dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers
Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara,
Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).
“Di tengah suasana seperti ini, insan media arus
utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih
informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information,
menyajikan informasi yang terverifikasi, dan menjalankan peran sebagai communication
of hope yang memberi harapan kepada kita semua,” ujar Presiden.
Lebih jauh, Jokowi menyebut bahwa peran utama media
kini makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta,
terutama di tengah keganasan post-truth, pascafakta dan
pascakebenaran.
“Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan
mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme,”
imbuhnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak, baik
pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN),
perusahaan swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan
media arus utama. Menurutnya, media massa tidak dapat berjalan sendiri.
“Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama
harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, dan
melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan
berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan
dukungan,” jelasnya.
Memasuki tahun politik, Presiden juga berpesan agar
media massa dapat tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, serta tidak
tergelincir dalam polarisasi. Menurut Presiden, media harus mendorong
pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan
persatuan Indonesia.
“Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi,” tandasnya.
(Foto: BPMI Setpres) |
Dunia Pers Tidak Sedang Baik-Baik Saja?
Joko Widodo juga mengatakan bahwa dunia pers saat ini
tidak sedang baik-baik saja. Menurut Presiden, saat ini isu kebebasan pers
sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah karena saat ini semua pihak bebas
membuat berita melalui berbagai platform digital.
“Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah
membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita
dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing.
Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),” ujar
Presiden.
Menurut Presiden, algoritma raksasa digital cenderung
mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan
yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme
otentik pun makin hilang.
“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan
masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta
pemberitaan,” imbuhnya.
Masalah utama kedua, Presiden melanjutkan, adalah
keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat.
Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil
oleh media digital, terutama platform-platform asing.
“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional
akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan
diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja
iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelasnya.
Kemudian masalah utama yang ketiga adalah kedaulatan
dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden
memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga.
Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma
bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami
kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data
dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati.
Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai
ini,” tuturnya.
Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja
Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung
Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab
Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini
harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya
akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” tandasnya. (BPMI Setpres/MDj/red)
0 Comments