Foto: Suasana pertemuan antara LPSK dan Pemerintah Provinsi NTT di ruang kerja Gubernur NTT, Selasa (19/7/2022). |
Kota Kupang, CAKRAWALANTT.COM - Gubernur NTT, Viktor
Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima audiensi
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias
bersama rombongan di ruang kerja Gubernur, Selasa (19/7/2022). Dalam kesempatan
tersebut, Susilaningtias memberikan apresiasi atas berbagai langkah yang telah
diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk menurunkan kasus kejahatan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT.
“Terkait TPPO di NTT,
kebetulan kemarin saya cek-cek datanya di kami memang menurun. Lambat laun
menurun, laporan dan permohonan perlindungan terkait ini dari NTT. Justru yang
naik di NTT adalah kasus kejahatan seksual. Kami minta perhatian serius untuk
peningkatan kasus kejahatan seksual ini,” jelas Susilaningtias.
Alumnus Universitas
Brawijaya tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT
yang telah menyediakan gedung untuk kantor Perwakilan LPSK di Provinsi NTT. NTT
juga salah satu dari delapan provinsi yang sangat responsif dan aktif
untuk membentuk Sahabat Saksi Korban.
“Hari Jumat, 22 Juli lusa,
kami akan mengadakan kegiatan terkait ini dengan melibatkan para tokoh agama,
tokoh masyarakat dan instansi terkait. Kami sedang merancang program dengan
Bappenas agar pihak lain juga dilibatkan dalam penguatan LPSK. Pihak manapun
bisa membantu LPSK untuk perlindungan saksi dan korban, bukan hanya tugas LPSK
semata. Dengan keterlibatan berbagai pihak lain ini diharapkan dapat
mempercepat bantuan terhadap saksi dan korban,” jelas Susi.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias (kiri) saat berdiskusi dengan
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (kanan).
Sementara itu, VBL
mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk mengatasi kasus TPPO
ini. Faktor utama timbulnya hal ini adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Juga ditambah faktor pendorong
lainnya, seperti ajakan dari satu dua orang keluarga atau sahabat.
“Pemerintah Provinsi NTT serius
untuk mengatasi kemiskinan ini lewat berbagai program di bidang pertanian, seperti TJPS, pengembangan
peternakan, perikanan dan kelautan, pengembangan pariwisata dan berbagai upaya
lainnya. Dan sesuai data dari BPS yang dirilis beberapa hari lalu, NTT masuk
dalam 10 besar Provinsi yang alami penurunan jumlah orang miskin terbesar per
Maret 2022. Walaupun dalan situasi pandemi, diterjang badai Seroja dan dihantam
wabah virus Afrika yang menyerang ternak babi, namun jumlah penduduk
miskin di NTT per maret 2022 menurun
14,7 ribu (0,39 poin) terhadap September 2021 dan 37,7 ribu (0,91 poin)
terhadap Maret 2021,” kata Viktor.
Terkait dengan kejahatan
seksual, VBL menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi hal
tersebut. “Salah satu upaya yang kita pertimbangkan untuk dilakukan adalah
dengan mengirimkan para pelaku tindak kejahatan dan kekerasan seksual ini ke
penjara (Lapas) Nusakambangan, seperti yang telah kita lakukan terhadap para
pencuri ternak di Pulau Sumba, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan
diharapkan dapat menurunkan dan mencegah potensi kejahatan dan kekerasan
seksual ini,” tegas Gubernur.
Tampak hadir pada kesempatan
tersebut para tenaga ahli LPSK, yakni Rully Novian, Tonny Permana, dan Muhamad
Irfan, serta Kepala Biro Hukum Setda NTT, Maks Order Sombu. (Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.
NTT/MDj/red)
0 Comments